PKBM Al-Zaytun dalam rangka pembukaan pembelajaran tahun ajaran 2022/2023 menggelar webinar nasional dengan tema : Kontribusi Pendidikan Kesetaraan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Inonesia. Nara sumber webinar Ali Aminulloh, S.Ag., M.Pd.I., ME, dosen Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Webinar diikuti para tutor, praktisi Pendidikan, dan warga belajar sejumlah 657 peserta. Kegiatan ini diselenggarakan Selasa malam (2/8) dengan media zoom meeting.

Dalam paparannya nara sumber menyebutkan bahwa kualitas pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa diukur oleh 3 paramater, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks kesejahteraan. Indeks harapan hidup menunjukan kualitas kesehatan masyarakat. Indeks Pendidikan menggambarkan lamanya masyarakat mengenyam pendidikan formal, sedangkan indeks  kesejahteraan menunjukan tingkat ekonomi dengan indicator rata-rata pendapatan perkapita masyarakat. Akumulasi ketiganya menjadi Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

Posisi IPM Indonesia di dunia menempati urutan ke 107 dari 198 negara yang diukur. Di Asia Tenggara pun, Indonesia masih tertinggal berada di urutan ke 6 dari 11 negara. Khusus pada indeks Pendidikan. Indonesia menempati rangking ke 54 dari 78 negara yang diukur. Dengan demikian IPM Indonesia masih belum menggembirakan dan menjadi tantangan seluruh masyarakatnya untuk bahu membahu meningkatkan indicator-indikator pembangunan manusia.

Indikator Pendidikan diukur oleh 2 aspek, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bagi penduduk yang berusia lebih dari 25 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) bagi anak yang berusia 7 tahun. Pada tahun 2021 lalu, RLS Indonesia baru mencapai 8,54. Artinya rata-rata sekolah penduduk Indonesia baru kelas 9 semester pertama. Kondisi ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan HLS sudah mencapai 13,08. Artinya harapan anak usia sekolah sampai ke tahun ke 13, atau setingkat Diploma 1.

Untuk meningkatkan indeks Pendidikan Indonesia perlu didorong dari aspek RLS, karena hitungannya sudah pasti, bukan prediksi. Karena itu peran PKBM sangat strategis untuk menyisir masyarakat usia dewasa yang pada masa sekolahnya tidak atau belum berkesempatan mengenyam Pendidikan formal, agar meningkatkan strata pendidikannya. PKBM merupakan Pendidikan non formal yang ijazahnya disetarakan dengan pendidikan formal. Penyelenggaraan Pendidikan PKBM secara eksplisit diatur oleh pasal 26 UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, masyarakat tidak usah ragu akan keabsahan lulusan PKBM.

Nara sumber lebih lanjut  menjelaskan bahwa, pada Webinar Topobroto Al-Zaytun tanggal 2 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Syaykh Al-Zaytun, Prof. Dr. A.S. Panji Gumilang, MP menghimbau seluruh keluarga besar Al-Zaytun, agar dapat mengenyam Pendidikan formal minimal 18 tahun (wajib belajar 18 tahun) atau setara S1. Oleh karena itu, bagi yang belum berkesempatan duduk pada pendidikan formal, PKBM menjadi alternatif yang paling tepat untuk mencapai wajib belajar tersebut. Pendidikan di PKBM memiliki fleksibitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikannya. Namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prisip penyelenggaraan Pendidikan, yaitu menuntaskan seluruh modul pembelajaran yang harus capai dalam satuan Pendidikan tertentu sesuai aturan yang ditetapkan.

Narasumber menutup pembicaraannya dengan menyampaikan pantun Pendidikan:

Keluarga Banjar  Berjualan Katun

Berhenti istirahat, di Cicadas dan Ciawi

Warga Belajar, di PKBM Al-Zaytun

Jadi Manusia Sehat, Cerdas, dan Manusiawi

berikut link  YouTube webinar PKBM Al Zaytun

Dengan tema
“Kontribusi pendidikan kesetaraan dalam meningkatkan IPM Indonesia”

nara sumber Direktur PKBM Al Zaytun Ustad Ali Aminulloh, S.Ag., M.Pd.I., ME dan moderator : Sumadi .S.Sos